Organisasi dan Manajemen

BENTUK ORGANISASI

1.    Hanel :

Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

Sub sistem koperasi:

individu (pemilik dan konsumen akhir)

Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok / supplier)

Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

2.    Ropke :

A.    Identifikasi Ciri Khusus

·         Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

·         Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

·         Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

·         Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

B.     Sub sistem

·         Anggota Koperasi

·         Badan Usaha Koperasi

·         Organisasi Koperasi

3.    Di Indonesia :

A.    Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

B.     Rapat Anggota,

·         Wadah anggota untuk mengambil keputusan

·         Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

o   Penetapan Anggaran Dasar

o   Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)

o   Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus

o   Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta pengesahan Laporan Keuangan

o   Pengesahan pertanggung jawaban

o   Pembagian SHU

o   Penggabungan, pendirian dan peleburan

PENGAWAS

A.    Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi

B.     UU 25 Th. 1992 pasal 39 :

Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi

Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

PENGELOLA

·         Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus

·         Untuk mengembangkan usaha dengan efisien & profesional

·         Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja

·         Diangkat & diberhentikan oleh pengurus

POLA MANAJEMEN

·         Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif

·         Terdapat pola job description pada setiap unsur dalam koperasi

·         Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area)

·         Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas)

ANGGOTA KOPERASI

A. Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 17 – 20

·         Orang-orang

·         Badan HUkum Koperasi.

B. Kewajiban Para Anggota, meliputi :

·         Mengamalkan asas, landasan dan sendi Koperasi.

·         Menghadiri dan aktif dalam Rapat Anggota.

·         Melunasi simpanan yang telah ditentukan.

·         Aktif dalam proses usaha koperasi

·         Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang perkoperasian.

·         Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita.

C. Hak Para Anggota, meliputi :

·         Menghadiri RAT sekaligus menyampaikan gagasan.

·         Memilih / dipilih menjadi anggota pengurus / badan penasehat.

·         Mendapatkan pelayanan yang sama

·         Melakukan pengawasan jalannya koperasi

·         Menerima bagian dari SHU

·         Mengemukakan pendapat / saran dalam Rapat.

·         Menuntut diadakannya RA berdasar AD / ART 

D. Berhenti / diberhentikan sebagai anggota :

·         Minta berhenti atas kmauan sendiri

·         Meninggal dunia.

·         Di berhentikan oleh pengurus, karena :

o   Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan koperasi

o   Merugikan Koperasi.

RAPAT ANGGOTA

A.    Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 22

            ( 1 )  Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi       dalam  Koperasi.

( 2 )  Rapat Anggota dihadiri oelh anggota yang pelaksanaannya     diatur dalam angagaran Dasar.

B. Dalam Rapat Anggota menetapkan:

            - Anggaran Dasar ( AD ) / Anggaran Rumah Tangga ( ART )

            - KebijaksaNaan Umum KOperasi.

- Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, badan Pemeriksa, dan Dewan Penasehat / pengawas.

            - Rencana Kerja, APB Joperasi dan pengesahan laporan keuangan.

            - Pengesahan pertanggungjawaban pengurus.

            - Pembagian Sisa hasil Usaha.

              Pengabungan, peleburan pendirian dan pembubaran koperasi.

PENGURUS

A.    Pasal 29 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan “ Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat Anggota.

B.     Pasal 30 memerinci weweang dan tanggung jawab ( tugas )

C.      Tugas Pengurus

            - Mengelola Koperasi dan Usahanya.

            - Mengajukan rencana kerja serta APB KOperasi.

            - Menyelenggarakan Rapat Anggota.

            - Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban tugas.

            - Menyelengarakan pembukuan keuangan.

            - Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

PENGURUS LANJUTAN

A. Wewenang Pengurus

            - Mewakili Koperasi di dalam maupun diluar pengadilan.

- Memutuskan penerimaan atau penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

            - Melakukan tindakan dan uapaya bagi kepentingan dan       kemanfaatan Koperasi.

B. Pasal 32 ayat 1 UU No 25 Tahun 1992 disebutkan  :

“ Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengeLola usaha. “

Pengelola ini disebut dengan ‘Manajer’.  Rencana pengangkatan harus diajukan dan mendapat persetujuan  Rapat Anggota dan pengangkatan harus disertai Dasar HUkum.

MANAGER/PENGELOLA

A.    Pengelola ( Manajer ) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional.

B.     Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / pegawai yang diberi kuasa dan weweang oleh pengurus.

C.     Tugas dan tanggung jawan pengelola :

            -Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam       menyusun perencanaan.

            -           Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurussecara efektif dan efisien.

            -           Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas     bawahannya.

            -           Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

PENGAWAS/BADAN PEMERIKSA

A.    Pasal 38 dan Pasal 39 UU No 25 Tahun 1992

B.     Pasal 38

            1. Pengawas bertugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan   dan pengelolaan koperasi.

                        b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

            2. Pengawas berwenang :

                        a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

                        b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

            3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

DEWAN PENASEHAT

A.    Rapat Anggota bisa membentuk Dewan Penasehat demi kepentingan koperasi pada umumnya dan pengurus pada khususnya.

B.     Dewan Penasehat tidak menerima gaji tapi hanya honor yang diusulkan oleh pengurus dan disetujui oleh Rapat Anggota, selain itu juga tidak mendapat bagian SHU, tanpa hak suara, baik dalam Rapat Anggota mauput Rapat rapat Anggota Tahunan.

Pengertian dan Prinsip-prinsip Koperasi

PENGERTIAN KOPERASI

1. Pengertian Koperasi Menurut ILO (International Labour Organization)

Koperasi merupakan Akses ke lapangan kerja. Akses ke lapangan kerja adalah jalan yang paling menjamin untuk bisa keluar dari kemiskinan. Dalam definisi ILO,terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut.

A. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

B. Penggabungan berdasar kesukarelaan

C. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

D. Koperasi yang dibentuk,diwasi dan dikendalikan secara demokratis

E. Erdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

F. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

2. Pengertian Koperasi Menurut Chaniago

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. pengertian ini berdasarkan buku yang dibuat oleh Drs.Arifinal Chaniago (1984).

3. Pengertian Koperasi Menurut Hatta (Bapak Koperasi Indonesia)

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong. Menurut Hatta,setiap koperasi harus melaksanakan 4 asas,yaitu:

Tidak boleh dijual dan dikedaikan barang-barang palsu

Harga barang harus sesuai dengan harga pasar setempat

Ukuran harus benar dan terjamin

Jual beli dengan tunai. Kredit dilarang karena menggerakan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.

4. Pengertian Koperasi Menurut Munkner

Munkner mendefinisikan koerasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan,yang berasaskan tolong menolong.

5. Pengertian Koperasi Menurut UU no.25 thn 1992

Definisi yang diambil dari berbagai sumber ini,menunjukkan bahwa koperasi berkembang dimana-mana. Berikut ini perpaduan yang telah dikumpulkan:

Koperasi adalah organisasi orang-orang atau badan hukum

Koperasi adalah suatu perusahaan atau organisasi dimana orang berkumpul bukan untuk menyatukan uang melainkan sebagai akibat kesamaan kebutuhan ekonomi.

Koperasi adalah perusahaan yang harus dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada anggotanya dn masyarakat lingkungana

Koperasi adalah perusahaan yang didukung oleh orang sebagai anggotanya dalam menghimpun kekuatan-kekuatan

Koperasi berwajah ganda bila dilihat dari tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya juga merupakan alat untuk memproses pelaksanaan pembangunan. 

TUJUAN KOPERASI

Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi Indonesia sebagaimana diatur dalam UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dijelaskan pada bab II dalam dua pasal.Landasan dan asas koperasi dijelaskan dalam pasal 2, dan tujuan koperasidijelaskan dalam pasal 3.

Berikut kutipan bunyi lengkap pasal dimaksud.

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asaskekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya danmasyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perkeonomiannasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Undang-Undang Dasar 1945.

PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

1.    Prinsip menurut Munkner

Terdapat 12 prinsip dan 7 variabel gagasan umu sebagai berikut:

7 variabel gagasan umum:

A.    menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan

B.     demokrasi

C.     kekuatan modal tidak diutamakan

D.    ekonomi

E.     kebebasan

F.      keadilan

G.    memajukan kehidupan sosial melalui pendidikan

12 prinsip koperasi:

1.      Keanggotaan bersifat sukarela

2.      Keanggotaan terbuka

3.      Pengembangan anggota

4.      Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

5.      Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis

6.      Koperasi sebagai kumpulan orang-orang

7.      Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi

8.      Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

9. Perkumpuilan dengan sukarela

10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

11. pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

12. Pendidikan anggota

B. Prinsip menurut Rochdale

Prinsip –prinsip koperasi rochdale menurut bentuk dan sifat aslinya:

A.    Pengawasan secara demokratis

B.     Keanggotaan yang terbuka

C.     bunga atas modal dibatasi

D.    Pembagian SHU

E.     Penjualan sepenuhnya dengan tunai

F.      Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan

G.    Menyelenggarakan pendidikan kepada angota dengan prinsip-prinsip koperasi

H.    Netral terhadap politik dan agama

Prinsip – prinsip koperasi Rochdale ini selanjutnya merupakan landasan kerja koperasi:

1.      Pembelian barang secara tunai

2.      Harga jual sama dengan harga pasar setempat

3.      Mutu barang baik,timbangan dan ukurannya benar

4.      Pemberian bunga atas modal dibatasi

5.      Keuntungan dibagi bedasarkan banyaknya pembelian

6.      Sebagian keuntungan dipergunakan untuk cadangan dana pendidikan dan dana sosial

7.      Keanggotaan terbuka untuk umum,netral terhadap agama dan politiK

C. Prinsip menurut Raiffesien

Prinsip dari Raiffesien adalah:

A.    Swadaya

B.     Daerah kerja terbatas

C.     SHU untuk cadangan

D.    Tanggung jawab anggota tidak terbatas

E.     Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

F.      Usaha hanya pada anggota

G.    Keanggotaan berdasarkan watak,bukan uang

Sedangkan landasan dan cara kerja yang ditempuh olehnya,yaitu:

1.      Petani dibiasakan menabung

2.      Adanya pengawasan terhadap pemakaian kredit

3.      keanggotaan dibatasi agar antar anggota dapat saling mengenal dan dapat bekerja sama dengan baik

4.      Penglolaan oleh anggota dan tidak mendapat upah

5.      Keuntungan bersih menjadi milik bersama

 D.Prinsip menurut Schulze

Ia memberitahukan dasar-dasar yang diberikan adalah koperasi kredit khususnya untuk industri kecil. Untuk membentuk koperasi kredit adalah dengan cara :

A.    Membeli saham untuk menjadi anggota

B.     Mengumpulkan modal dari penyumbang yang mau memberikan uangnya sebagai modal

C.     Membatasi pinjaman untuk jangka pendek

D.    Menetapkan wilayah kerja diperkotaan

E.     Menggaji para pengurus

F.      Membagi keuntungan kepada para anggota

Sedangkan inti dari prinsip-prinsip menurutnya adalah:

1.      Swadaya

2.      Daerah kerja tiak terbatas

3.      SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

4.      Tanggung jawab anggta terbatas

5.      Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

6.      Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

D. Prinsip menurut ICA

ICA merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi didunia yang didirikan pada tahun 1895. siding ICA pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi,sebagai berikut:

A.    Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat

B.     Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

C.     Modal menerima bunga yang terbatas,itupun bila ada

D.    SHU dibagi tiga:

·         Sebagian untuk cadangan

·         Sebagian untuk masyarakat

·         Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing

1.      Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

2.      Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat,baik di tingkat regional,nasional,maupun internasional

E. Prinsip –prinsip koperasi Indonesia

1.      Menurut UU No.12 tahun 1967

Terdapat undang-undang menyangkut perkoperasian yaitu:

·         UU No.79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi

·         UU No.14 Tahun 1965

·         UU No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian

·         UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

2.      Menurut UU No.25 Tahun 1992

Prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

·         Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

·         Pengelolaan dilakukan secara demokratis

·         Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

·         Pemberian balas jasa terhadap modal terbatas

·         Kemandirian

·         Pendidikan perkoperasian

·         Kerjasama antar koperasi

Terdapat 5 prinsip koperasi yang menjadi pedoman koperasi bekerja ialah:

·         Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

·         Pengelolaan dilakukan secara demokratis

·         Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

·         Pemberian balas terhadap modal terbatas

·         Kemandirian

Sedangkan prinsip-prinsip yang menjadi pengembangan diri koperasi adalah:

·         Pendidikan perkoperasian

·         Kerjasama antar koperasi

3.      Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Terdapat 2 makna “sifat sukarela” dalam keanggotaan koperasi yaitu:

·         Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun

·         Seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi

4.      Pengelolaaan dilakukan secara demokratis

Prinsip penglolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam penglolaan kperasi. Demokrasi koperasi mengandung arti:

·         Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota

·         Anggota adalah pemegang dan pelaksaan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

5.      Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

6.      Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Anggota adalah pemilik koperasi,sekaligus pemodal dan pelanggan. Simpanan yang sisetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota,termasuk dirinya sendiri.

7.      Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan oranisasi. Mandiri berarti mampu berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Prinsip ini pada dasarnya merupakan factor pendorong (motivator) bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan.

8.      Pendidikan koperasi

Inti dari prinsip pendidikan koperasi adalah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya. SDMK yang baiklah maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan.

9.      Kerjasama antar koperasi

Kerjasama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing,sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat “strategi” dalam bisnis.

DAFTAR PUSTAKA
http://berandakampus.wordpress.com/2011/02/15/pengertian-dan-prinsip-prinsip-koperasi/
http://tunas63.wordpress.com/2008/10/09/landasan-asas-dan-tujuan-koperasi/

Konsep, Aliran dan Sejarah Koperasi

KOPERASI adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

PRINSIP KOPERASI adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah:

1.      Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela

2.      Pengelolaan yang demokratis

3.      Partisipasi anggota dalam ekonomi

4.      Kebebasan dan otonomi

5.      Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.
Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadiBank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

1.      Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.

2.      Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.

3.      Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

FUNGSI DAN PERAN KOPERASI INDONESIA

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

KOPERASI BERLANDASKAN HUKUM

Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak.

PENGGUNAAN LAMBANG KOPERASI BARU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( Permen KUKM ) NOMOR : 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia , maka mulai tanggal 17 April 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi.

Pada Pasal 2 tertulis bahwa :

"Bagi Gerakan Koperasi diseluruh Indonesia agar segera menyesuaikan penggunaan lambang koperasi Indonesia, sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri ini."

Pada Pasal 3 tertulis :

"Bagi koperasi yang masih memiliki kop surat dan tatalaksana administrasi lainnya dengan menggunakan lambang koperasi Indonesia yang lama, diberi kesempatan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2012 telah menyesuaikan dengan lambang koperasi Indonesia yang baru."

Dan pada pasal 6 tertulis bahwa :

"Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka Lambang Koperasi yang lama dinyatakan tidak berlaku."

DAFTAR PUSTAKA
http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/konsep-aliran-dan-sejarah-koperasi/view
http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

faktor-faktor yang mempengaruhi investasi

Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan (Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1993, 183).

Faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi dimasa depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling mudah berubah.

Pengaruh Nilai Tukar

Secara teoritis dampak perubahan tingkat / nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty (tidak pasti). Shikawa (1994), mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorbsi domestik atau yang dikenal dengan expenditure reducing effect. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi.

Pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran (expenditure switching) akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan / barang-barang ekspor (traded goods) relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan (non traded goods), sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

Pengaruh Tingkat Suku Bunga

Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal (input) lain untuk menghasilkan output / barang final.

Pengaruh Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distrosi informasi tentang harga-harga relatif. Disamping itu menurut Greene dan Pillanueva (1991), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.

Di Indonesia kenaikan tingkat inflasi yang cukup besar biasanya akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga perbankan. Dapat dipahami, dalam upayanya menurunkan tingkat  inflasi yang membumbung, pemerintah sering menggunakan kebijakan moneter uang ketat (tigh money policy). Dengan demikian tingkat inflasi domestik juga berpengaruh pada investasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada tingkat bunga domestik.

Pengaruh Infrastruktur

Seperti dilakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain. Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Melihat perkembangan makro-ekonomi saat ini, terutama memperhatikan kecenderungan penurunan tingkat bunga.

Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

Sumber: http://putrijulaiha.wordpress.com/2010/12/26/99/

Upaya Mengatasi Masalah Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Penyebab kemiskinan banyak dihubungkan dengan

\       penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

\       penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

\       penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

\       penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

\       penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

Berikut ini adalah upaya pemerintah untuk mengatasi atau menanggulangi masalah kemiskinian :

1.      Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.

2.      Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin.

3.      Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.

4.      Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.

5.      Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://marx83.wordpress.com/2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/

Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, baik dalam bentuk uang maupun barang modal. Keberadaan lembaga pembiayaan merupakan hal yang sangat positif karena dengan adanya lembaga ini, usaha-usaha yang kekurangan modal dapat dibantu dalam melaksanakan kegiatannya. Pembiayaan sektor mikro, merupakan pemberian bantuan modal untuk perusahaan besar maupun kecil. Dimana pembiayaan sector mikro mempunyai efek multiplayer yang cepat dalam meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia. Karena kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan itu masih relative banyak. Pembiayaan corporate, merupakan penggabungan dari tiga perusahaan untuk menjadi satu perusahaan. Pembiayaan corporate merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan memaksimumkan kekayaan pemilik perusahaan.

Menurut saya dari kedua pembiayaan sektor mikro dan pembiayaan corporate yang lebih menguntungkan karena dalam pembiayaan sektor mikro ini, pembiayaan sektor mikro mempunyai kelebihan tersendiri yaitu seperti pada pengalaman krisis bangsa Indonesia yang berhasil bertahan bahkan tumbuh dengan sanagt baik. Dan juga sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pelaku usaha mikro, jika kita bisa meningkatkan performance mereka lalu mereka dapat keuntungan. Maka secara tidak langsung kita ikut meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam pembiayaan sektor mikro itu seperti tantangan yang dirasakan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan hasil yang baik dan berusaha,berinovasi agar mendapat keuntungan yang lebih besar dan dapat dirasakan oleh negara.

Sumber: http://id.shvoong.com/business-management/investing/2077021-pengertian-lembaga-pembiayaan/#ixzz1rE7rtITg

http://www.tamzis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=9